Sabtu, 31 Desember 2011

Tugas Etka Bisnis

TUGAS
ETIKA BISNIS
( Konsep dan Kasus )

                                               Disusun Oleh :
1.      DINI OKTAVIANI ( 01108037 )
2.      TRYAS APRITANTINA ( 01108036 )
3.      HESTY APRILIA ( 01108028 )


FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA



BAB I
ETIKA DAN BISNIS
            Etika dan Bisnis
1.1  Hakikat Etika Bisnis
Menurut kamus, istilah etika memiliki beragam makna yang berbeda. Salah satu maknanya adalah: “ prinsip tingkah laku yang mengatur individu atau kelompok .” 10 Kadang kita menggunakan istilah etika personal, misalnya, ketika mengacu  pada aturan – aturan dalam lingkup dimana orang per orang menjalani kehidupan pribadinya. Kita menggunakan istilah etika akuntansi ketika mengacu pada seperangkat aturan yang mengatur tindakan professional akuntan.
Makna kedua- dan lebih penting- mengenai etika menurut kamus adalah: Etika adalah “ kajian moralitas “. Para ahli etika menggunakan istilah etika untuk mengacu terutama pada pengkajian moralitas, sama seperti ahli kimia menggunakan istilah kimia untuk mengacu pada pengkajian unsur – unsur subtansi kimiawi. Meskipun etika berkaitan dengan moralitas, namun tidak sama persis dengan moralitas. Etika adalah semacam penelaahan- baik aktivitas penelaahan maupun hasil-hasil penelaahan itu sendiri – sedangkan moralitas merupakan subjek.
Moralitas
Lalu apakah moralitas itu? Kita dapat mendefinisikan moralitas sebagai pedoman yang dimiliki individu atau kelompok mengenai apa itu benar dan salah, atau baik dan jahat. Untuk memperjelas apakah maksudnya, marilah kita melihat kasus konkret.
      Beberapa tahun yang lalu, B.F. Goodrich, pemanufaktur komponen kendaraan pesawat terbang, memenangkan kontrak militer untuk mendesain, menguji dan memproduksi rem pesawat A7D, sebuah pesawat baru yang sedang didesain Angkatan Udara. Untuk mengonversi berat, Goodrich menjamin bahwa rem yang diproduksinya tidak melebihi berat 106 pound, terdiri atas empat piringan kecil atau “ rotor ,‘ dan mampu menghentikan pesawat dalam jarak tertentu. Kontrak tersebut secara potensial sangat menguntungkan bagi perusahaan sehingga para manajer sangat berminat untuk menciptakan rem yang “ bermutu “ yaitu dengan sukses dapat lolos tes dan mampu menghentikan pesawat seperti yang diharapkan. Kermit Vandivie, seorang karyawan Goodrich, mendapatkan tugas untuk bekerja sama dengan para insyinyur Goodrich untuk membuat laporan tentang tes rem tersebut, yang tidak akan dipersoalkan oleh pemerintah dan mungkin tidak perlu diulang. Namun saying, tulis Vandivier kemudian, ketika rem kecil itu diuji linings.”11 pada permukaan rotor berulang kali “ terhapus “ sebab “ tidak terdapat luas permukaan yang mencukupi untuk menghentikan pesawat sehinggga menyebabkan panas yang berlebih dan merusak lining .” Supervisornya, meskipun demikian, berkata kepadanya bahwa “ tidak peduli apa yang terjadi pada rem ketika diuji, kita tetap akan meloloskannya .” 12 Setelah beberapa tes dilakukan, Vandivierdiminta membuat laporan yang menyatakan bahwa rem tersebut telah lolos uji. Vandivier menjelaskan kepada supervisornya bahwa, “ laporan itu hanya mungkin dibuat dengan memanipulasi data tes,” yang ditimpali oleh supervisornya bahwa, dia sadar betul akan tuntutan yang harus dipenuhi, tetapi dia diperintahkan untuk membuat laporan tertulis tidak peduli bagaimana atau apa yang telah terjadi.”13 Dengan demikian, Vandivier harus memutuskan apakah dia ingin berpartisipasi dalam membuat laporan palsu.
Etika
Apakah etika itu? Etika merupakan ilmu yang mendalami standar moral perorangan dan standar moral masyarakat. Ia mempertanyakan bagaimana standar-standar diaplikasikan dalam kehidupan kita dan apakah standar ini masuk akal atau tidak masuk akal-standar yaitu, apakah didukung dengan penalaran yang bagus atau yang jelek.
      Etika bukan hanya cara untuk memelajari moralitas. Ilmu-ilmu sosial semacam antropologi, sosiologi dan psikologi juga memelajari moralitas, namun melakukannya dengan cara yang sangat berbeda dari pendekatan moralitas yang merupakan ciri etika. Meskipun etika merupakan studi normatief mengenai etika, ilmu-ilmu social terlibat dalam studi deskriptif etika. Sebuah studi normatif merupakan penelusuran yang mencoba mencapai kesimpulan-kesimpulan normatif yaitu, kesimpulan tentang hal-hal yang baik dan buruk atau tentang tindakan apa yang benar atau salah. Ringkasnya, studi normatif bertujuan menemukan apa yang seharusnya.
Etika Bisnis
Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis.
      Institusi yang paling berpengaruh di dalam masyarakat sekarang ini adalah institusi ekonomi. Institusi ini didesain untuk mencapai dua tujuan: (a) produksi barang dan jasa yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat, dan (b) distribusi barang dan jasa ke beragam anggota masyarakat.
      Perusahaan bisnis merupakan institusi ekonomi yang utama yang digunakan orang dalam masyarakat modern untuk melaksanakan tugas memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa. Perusahaan merupakan struktur fundamental yang di dalamnya anggota masyarakat mengombinasikan sumber daya langkah  tanah, tenaga kerja, modal dan teknologimenjadi barang yang bergunadan perusahaan menyediakan saluran-saluran untuk mendistribusikan barang-barang dalam produk consumer, gaji karyawan, pengembalian investor dan pajak pemerintah. Pertambangan dan pemanufakturan, eceran, perbankan, pemasaran, pengiriman, asuransi, konstruksi dan iklan  semua merupakan bagian yang berbeda dari proses produktif dan distributive institusi bisnis modern.
Apakah Standar Moral Juga Diterapkan pada Korporasi, ataukah pada Individu?
Ada pandangan atas muncul masalah ini, yang extreme adalah padangan yang berpendapat bahwa, karna aturan yang mengikat, organisasi memperbolehkan kita untuk mengatakan bahwa korporasi bertindak sebagai individu dan memiliki “ tujuan yang disengaja “ atas apa yang mereka lakukan, kita juga dapat mengatakan mereka “ bertanggung jawab secara moral “ untuk tindakan mereka dan bahwa tindakan mereka adalah “ bermoral “ atau “ tidak bermoral “ dalam pengertian yang sama seperti apa yang dilakukan manusia.
Perusahaan Multi Nasional dan Etika Bisnis
Sebagian besar korporasi massa kini merupakan perusahaan multinasional : Perusahaan-perusahaan yang menjalankan pemanufakturan, pemasaran, jasa dan operasi administrative dibanyak negara.Sebenarnya, secara virtual 500 korporasi industry terbesar Amerika Serikat menjalankan operasi dilebih dari satu negara. Karena beoperasi di Negara Negara yang berbeda,korporasi multinasional semacam itu menghadapi sejumlah permasalahan etis yang layak mendapatkan penjelasan khusus.
      Dengan kehadirannya di selurh dunia, korporasi multinasional cenderung menjadi sangat besar: mengambil modal, bahan mentah, dan tenaga kerja dari manapun di dunia yang murah, ahli dan mencukupi, dan menggabungkan serta memasarkan produk mereka di Negara mana pun yang menawarkan keuntungan usaha dan pasar terbuka.
      Apakah Standar Moral yang Sama Diterapkan untuk Perusahaan Multinasional di Semua Tempat?
Relativisme etis adalah teori bahwa, karena masyarakat yang berbeda memiliki keyainan etis yang berbeda memiliki keyakinan etis yang berbeda, tidak ada cara yang rasioanal untuk menentukan apakah orang dari masyarakat ini atau itu percaya bahwa tindakan itu secara moral benar atau salah. Dengan kata lain, relativesme moral adalah pandangan bahwa tidak ada standar etis yang secara absolute benar dan yang diterapkan atau harus diterapkan terhadap perusahaan atau orang dari semua masyarakat. Di samping itu, relativisme percaya bahwa sesuatu kadang-kadang benar bagi orang atau perusahaan di suatu masyarakat tertentujika sesuai dengan standar moral mereka, dan salah bagi mereka jika melanggar standarmoral mereka.
Teknologi dan Etika Bisnis
Teknologi terdiri atas metode, proses, dan alat yang ditemukan manusia untuk memanipulasi lingkungan mereka. Sejauh yang tidak pernah direalisasikan dalam sejarah, bisnis kontemporer secara terus menerus dan radikal diubah oleh evolusi teknologi baru yang cepat yang memunculkan persoalan etis baru bagi bisnis.
       Bukan pertama kalinya bahwa teknologi baru mempunyai dampak revolusioner terhadap bisnis dan masyarakat. Beberapa ribu tahun yang lalu, selama masa yang disebut Revolusi Agrikultur, manusia mengembangkan teknologi pertanian yang memungkinkan mereka berhenti mengandalkan perburuan  dan keuntungan berburu. Perkembangan Moral dan Penalaran Moral
      Kami telah mengatakan bahwa etika adalah studi tentang moralitas dan bahwa seseorang mulai menjalakan etika ketika dia mulai melihat standar moral yang telah diserap dari keluarga, gereja, teman, dan masyarakat dan mulai bertanya apakah standar itu rasional atau tidak rasional dan apakah standar itu menyatakan situasi dan isu-isu.
Perkembangan Moral
Kami kadangkala mengasumsikan bahwa nilai seseoarang dibentuk selama masa kanak-kanak dan tidak berubah itu. Kenyataannya, sebagian besar riset psikologi, juga pengalaman moral seseoarang, menunjukkan bahwa ketika seseoarang dewasa, mereka mengubah nilai mereka dengan cara yang sangat mendalam dan mendasar. Seperti kemampuan fisik orang, kemampuan emosional dan kognitif berkembang sejalan dengan usia mereka, demikian juga kemampuan mereka untuk menghadapiisu moral yang berkembang sepanjang hidup mereka.
      Ada banyak riset psikologi yang memperlihatkan bahwa pandangan moral seseorang kurang lebih berkembang seperti itu. Psikolog Lawrence Kohlberg, misalnya, yang mempelopori riset dalam bidang ini menyimpulkan berdasarkan riset selama lebih dari 20 tahun bahwa ada enam tingkatan yang teridentifikasi dalam perkembangan kemampuan moralseseoarang untuk berhadapan dengan isu-isu moral. Urutan enam tahapan dapat disimpulkan sebagai berikut:
      Level Satu: Tahap Prakonvensional
                  Tahap Satu: Orientasi Hukuman dan Ketaatan
                  Tahap Dua: Orientasi Instrumen dan Relativitas
      Level Dua: Tahap Konvensional
                  Tahap Tiga: Orientasi Kesesuaiaan Interpersonal
                  Tahap Empat: Orientasi Hukum dan Keteraturan
      Level Tiga: Tahap Postkonvensional, Otonom, atau Berprinsip
                  Tahap Lima: Orientasi Kontrak Sosial
                  Tahap Enam : Orientasi Prinsip  Etis Universal
Penalaran Moral
Penalaran moral mengacu pada proses penalaran di mana perilaku, institusi, atau kebijakan dinilai sesuai atau melangggar standar moral. Penalaran moral selalu melibatkan dua komponen mendasar: (a) pemahaman yang telah dituntut, dilarang, dinilai atau disalahkan oleh standar moral yang masuk akal; dan (b) bukti atau informasi yang menunjukkan bahwa orang, kebijakan, isntitusi, atau perilaku tertentu mempunyai cirri-ciristandar moral yang menuntut, melarang, menilai atau menyalahkan. Secara skematis, penalaran moral atau etis biasanyamempunyai semacam struktur yang ditunjukkan oleh Gambar 1.1


STANDAR MORAL

Informasi factual yang berkaitan dengan kebijakan, institusi, atau tingkah lakuyang dipertimbangkan.

Penilaian moral atas kebenaran atau kesalahan kebijakan, institusi,dan perilaku.

     



                       Menganalisis Penalaran Moral
Ada beragam kriteria yang digunakan para ahli etika untuk mengevaluasi kelayakan penalaran moral. Pertama dan terutama, penalaran moral harus logis. Analisis penalaran moral menuntut logika argumen yang digunakan untuk menyusun penilaian moral telah diteliti secara ketat, asumsi moral dan faktual yang tidak dikatakan telah dibuat secara eksplisit, dan baik asumsi maupun premis-premisnya diperlihatkan dan terbuka terhadap kritik.
   Kedua, bukti factual yang dikutip untuk mendukung penilaian harus akurat, relevan, dan lengkap. Misalnya, ilustrasi penalaran moral mengutip sejumlah statistik (“ Sementara orang Negro menyumbangkan 11% tenaga kerja negara, mereka mengisi 6% pekerjaan professional dan teknis Negara 3%...”) dan hubungan ( orang non kulit putihmenyumbangkan tenaga kerja murah yang memungkinkan orang lain hidup berkecukupan) yang tampaknya ada di Amerika.
   Ketiga, standar moral yang melibatkan penalaran moral seseorang harus konsisten. Standar-standar itu harus konsisten satu sama lain dan dengan standar dan keyakinan lain yang diyakini seseorang. Inkonsistensi antar standar moral seseorang dapat disingkap dan dikoreksi dengan mencermati situasi di mana standar moral tersebut menghadapi hal-hal yang bertentangan. Andaikan saya yakin bahwa (1) adalah salah tidak menaati majikan yang secara kontrak sudah saya setujui untuk ditaati, dan saya yakin bahwa (2) adalah salah membantu seseorang yang membahayakan keselamatan orang-orang tidak berdosa.
1.2        Argumen yang Mendukung dan yang Menentang Etika Bisnis
   Kami telah mendiskripsikan etika bisnis sebagai proses mengevaluasi secara rasional standar moral kita dan menerapkannya pada lingkup bisnis. Namun demikian, banyak orang mengajukan keberatan terhadap ide dasar penerapan standar moral dalam aktivitas bisnis.
Tiga Keberatan atas Penerapan Etika ke dalam Bisnis
      Pertama, beberapa berpendapat bahwa di pasar bebas kompetitif yang sempurna, pencarian keuntungan dengan sendirinya menekan bahwa anggota masyarakat berfungsi dengan cara-cara yang paling menguntungkan secara social.
      Kedua, kadang argumen diajukan untuk menunjukkan bahwa manajer bisnis hendaknya berfokus mengejar keuntungan perusahaan mereka dan mengabaikan pertimbangan yang etis.
      Ketiga, argumen ditegakkan untuk menentang penerapan etika kedalam bisnis. Ada keberatan bahwa untuk menjadi etis cukuplah bagi orang – orang bisnis sekedar mentaati hokum: Etika bisnis pada dasarnya adalah mentaati hokum. Misalnya, ketika seorang akuntan diminta untuk mempersiapkan laporan etika bisnis untuk dewan direksi 7-Eleven Stores, laporannyatidak memasukkan pernyataan bahwa manajer took berusaha menyuap petugas pajak New York. Ketika ditanya mengapa usaha penyuapan tersebut tidak dimasukkan dalam laporan, dia menjawab bahwa dia tidak merasa kejadian itu tidak etis karena kejadian itu bukan illegal, yang menyiratkan bahwa tidak legal dan tidak etis itu sama saja.
Kasus Etika dalam Bisnis
Kita telah melihat beberapa argument yang mencoba mempertahankan bahwa etika hendaknya tidak diterapakan dalam bisnis dan ternyata mereka semua menginginkannya. Apakah ada yang dapat dikatakan untuk pendapat yang sebaliknya bahwa etika hendaknya diterapkan dalam bisnis? Salah satu cara berpendapat bahwa etika seharusnya diterapkan dalam bisnis dengan menunjukkan bahwa etika mengatur semua aktivitasmanusia yang disengaja; dank arena bisnis merupakan aktifitas manusia yang disengaja, etika hendaknya juga berperan dalam bisnis.
      Argumen lain untuk pandangan bahwa etika hendaknya menjadi bagian dari bisnis menunjukkan bahwa aktivitas bisnis, seperti aktivitas manusia lainnya, tidak dapat eksis kecuali orang yang terlibat dalam bisnis dan komunitas sekitarnya taat terhadap standar minimal etika.
      Cara persuasif lain berpendapat bahwa etika hendaknya diterapkan dalam bisnis adalah dengan menunjukkan bahwa pertimbangan etika konsisten dengan tujuan bisnis, khususnya dengan pencarian keuntungan.
      Ada banyak kesulitan dalam upaya memelajari perusahaan yang etis lebih menguntungkan daripada perusahaan yang tidak etis. Ada banyak cara yang berbeda mendefinisikan etis,banyak cara yang berbeda mengukur keuntungan, banyak cara yang berbeda untuk memutuskan tindakan siapa yang dianggap tindakan perusahaan, banyak factor yang berbeda yang memengaruhi keuntungan perusahaan, dan banyak dimensi yang berbeda yang dapat diperbandingkan dalam perusahaan. Disamping kesulitan-kesulitan tersebut, beberapa studi telah meneliti apakah profitabilitas berkorelasi dengan perilaku etis, hasilnya berkombinasi.
      Apakah ada alasan lain untuk berpikir bahwa etika hendaknya diterapkan dalam bisnis? Coba pertimbangan argumen yang didasarkan pada dilema seorang tahanan. Dilema sang napi merupakan situasi di mana dua pihak masing-masing dihadapkan pada sebuah pilihan diantara dua opsi: Bekerja sama dengan pihak lain atau tidak. Jika kedua belah pihak bekerja sama, mereka akan mendapatkan keuntungan. Cerita yang dinamakan dilema tahanan ini merupakan ilustrasi yang bagus tentang dilema.
1.3        Tanggung Jawab dan Kesalahan Moral
   Mulai sekarang,diskusi kita berfokus pada penilaian tentang benar dan salah dan tentang baik dan jahat. Penalaran moral, dengan demikian, kadang diarahkan kepada jenis penilaianyang berkaitan namun berbeda: menentukan apakah seseorang bertanggung jawab atau dapat disalahkan karena melakukan sesuatu yang salah atau merugikan orang lain. Penilaian tentang tanggung jawab moral seseorang atau kerugian yang ditimbulkannya merupakan penilaian tentang sejauh mana seseoarang pantas disalahkan atau dihukum, atau harus membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Misalnya, jika seorang majikan dengan sengaja merugikan kesehatan karyawannya, kita akan menilai majikan itu bertanggung jawab secara moral terhadap mereka yang dirugikan. Kita dapat mengatakan bahwa majikan disalahkan karena kerugian itu dan mungkin pantas mendapatkan hukuman dan memberikan kompensasi kepada korban.
Tanggung Jawab Korporasi
      Di dalam  korporasi modern, tanggung jawab atas tindakan korporasi sering didistribusikan kepada sejumlah pihak yang bekerja sama. Misalnya, sebuah tim manajer mendesain sebuah mobil, tim lain mengujinya, dan tim ketiga membuatnya, satu orang member perintah, member saranatau memastikan sesuatu, yang lainnya melaksanakan perintah, saran dan kepastian tersebut satu kelompok membohongi pembeli dan kelompok lainnya tahu namun diam-diam menikmati keuntungannya, satu orang menunjukkan caranya dan orang yang lain melaksanakannya, satu kelompok melakukan kesalahan dan kelompok lainnya menyembunyikan kesalahan itu. Variasi kerja sama itu tanpa ujung.
Tanggung Jawab Bawahan
      Dalam sebuah korporasi, karyawan sering bertindak berdasarkan perintah atasan mereka. Korporasi biasanya memiliki struktur otoritas hierarkis di mana perintah dan arahan berlangsung dari struktur yang lebih tinggi ke beragam agen pada level yang lebih rendah. Seorang wakil direktur mengatakan kepada beberapa manajer madya bahwa mereka  harus mencapai tujuan produksi tertentu dan para manajer menengah berusaha untuk mencapainya. Siapakah yang secara moral bertanggung jawab ketika seorang atasan memerintahkan bawahannya untuk melaksanakan tindakan yang mereka ketahui salah?
      Orang berpendapat bahwa ketika seorang bawahan bertindak sesuai dengan perintah atasannya yang sah, dia dibebaskan dari tanggung jawab atas tindakan yang keliru, bahkan jika bawahan adalah agen yang melakukannya. Misalnya, para manajer pabrik semikonduktor nasional memerintahkan karyawannya untuk menulis laporan pemerintah yang secara bohong menyatakan bahwa komponen komputer tertentu yang dijual kepada pemerintah menjalani uji kelayakan.

BAB II
PRINSIP – PRINSIP ETIS DALAM BISNIS

2.1 Utilitarianisme: Menimbang Biaya dan Keuntungan Sosial
           Pendekatan ini kadang disebut pendekatan konsekuensialis dan kadang disebut juga pendekatan utilitarian. Untuk melihat lebih dekat pada pendekatan ini, mari kita memelajari sebuah situasi dimana pendekatan ini menjadi pertimbangan dasar dalam membuat sebuah keputusan bisnis yang memiliki pengaruh dramastis pada kehidupan banyak orang.
           Pada awal tahun 1960-an, posisi Ford di pasar mobil mengalami penurunan besar akibat persaingan dari produsen mobil luar negeri, khususnya dari perusahaan-perusahaan Jepang yang memproduksi mobil-mobil kecil dan hemat bahan bakar. Lee Iaccoca, direktur Ford waktu itu, berusaha mati-matian untuk memperoleh kembali pangsa pasar mobil. Strateginya difokuskan pada proses desain, pemanufakturan, dan penjualan yang cepat atas mobil baru,’Pinto’. Pinto adalah adalah sebuah mobil murah dengan berat kurang dari 2000 pon, dan harganya tidak lebih dari $2000, serta dipasarkan dalam waktu 2 tahun ( tidak 4 tahun seperti biasanya).
           Namun manajer Ford memutuskan untuk tetap memproduksi Pinto karena beberapa alas an. Pertama, desain mobil ini memenuhi semua standar hukum dan peraturan pemerintah. Pada saat itu, peraturan pemerintah mensyaratkanagar tangki bahan bakar tetap dalam keadaan utuh meskipun mobil ditabrak dari belakang dengan kecepatan kurang dari 20 mil per jam. Kedua, manajer Ford merasa bahwa mobil ini memiliki tingkat keamanan yang sebanding dengan mobil-mobil yang diproduksi perusahaan lain. Ketiga, menurut studi biaya-keuntungan internal yang dilakukan oleh Ford, biaya modifikasi Pinto tidak bisa ditutupi oleh keuntungan yang diraih. Studi tersebut menunjukkan bahwa modifikasi tangki bahan bakar untuk 12,5 juta mobil yang akan diproduksi adalah $137 juta, dengan biaya $11 per mobil:
           Biaya:
                       $ 11 x $ 12,5 juta mobil = $ 137 juta.
           Namun demikian, data-data statistic menunjukkan bahwa modifikasi tersebut akan mampu mencegah 180 kematian akibat terbakar, 180 korban luka berat, dan 2100 kendaraan yang terbakar. Pada saat itu, pemerintah secara resmi memperkirakan nilai nyawa mausia sebesar $200.000, perusahaan asuransi memberikan nilai kerugian akibat luka bakar serius sebesar $67.000, dan nilai rata-rata untuk mobil kecil adalah $700. Jadi, menurut perhitungan, keuntungan dari modifikasi dalam kaitannya dengan pencegahan kerugian adalah sebesar $49,15 juta:
        Keuntungan:
                  ( 180 kematian x $200  ) + ( 180 korban luka x $67.000 ) + ( 2.100    kendaraan x $700 ) = $49,15 juta
           Jadi, modifikasi yang akhirnya membebankan biaya pada konsumen sebesar $137 (karena biaya modifikasi ditambahkan pada harga mobil) hanya mampu mencegah kerugian konsumen senilai $49,15 juta. Tidak benar, menurut hasil studi tersebut, bila kita membuang uang masyarakat sebanyak $ 137 juta untuk memperoleh keuntungan senilai hanya $49,15 juta.
Utilitarianisme Tradisional
      Secara singkat, prinsip utilitarian menyatakan bahwa:
                  Suatu tindakan dianggap benar dari sudut pandang etis jika dan hanya jika jumlah total utilitas yang dihasilkan dari tindakan tersebut lebih besar dari jumlah utilitas total yang dihasilkan oleh tindakan lain yang dapat dilakukan.
      Masalah Pengukuran
      Satu rangkaian masalah dalam kaitannya dengan utilitarianisme terfokus pada hambatan-hambatan yang dihadapi saat menilai atau mengukur utilitas. Salah satunya adalah bagaimana nilai utilitas dari berbagai tindakan yang berbeda pada orang-orang yang berbeda dapat diukur dan diperbandingkan seperti yang dinyatakan dalam utilitarianisme? Misalkan saya dan Anda sama-sama menikmati pekerjaan; Bagaimana kita bisa menentukan apakah utilitas yang Anda peroleh dari suatu pekerjaan lebih besar atau lebih kecil dibandingkan utilitas yang saya peroleh? Setiap orang mungkin merasa yakin bahwa dia bisa memperoleh keuntungan paling besar dari suatu pekerjaan, namun karena kita tidak dapat menjadi orang lain, maka penilaian ini tidak memiliki dasar objektif.
Tanggapan Utilitarian Terhadap Masalah Penilaian
      Para pendukung utilitarianisme memberikan sejumlah tanggapan untuk menghadapi keberatan-keberatan yang muncul.
      Pertama, kaum utilitarian menyatakan bahwa, meskipun utilitarianisme idealnya masyarakat penilaian-penilaian yang akurat dan dapat dikuantifikasikan atas biaya dan keuntungan, namun persyaratan ini dapat diperlonggar jika penilaian seperti itu tidak dapat dilakukan.
Masalah Hak dan Keadilan
      Hambatan utama utilitarianisme, menurut beberapa kritikus adalah prinsip tersebut tidak mampu menghadapi dua jenis permasalahan moral: masalah yang berkaitan dengan hak dan yang berkaitan dengan keadilan. Ada beberapa contoh yang dapat dipakai untuk menggambarkan kritik-kritik yang diajukan pada pandangan utilitarian.
      Pertama, misalkan saja paman Anda menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan menyakitkan  dan dia merasa sangat tidak bahagia namun juga tidak ingin mati.
      Kedua, utilitarianisme juga bisa salah, menurut para kritikus, apabila diterapkan pada situasi-situasi yang berkaitan dengan keadilan sosial. Sebagai contoh, misalkan upah subsistensi memaksa sekelompokpekerja pendatang untuk tetap melaksanakan pekerjaan yang paling tidak diinginkan dalam bidang pertanian dalam sebuah perekonomian, namun menghasilkan tingkat kepuasan yang sangat tinggi bagi mayoritas masyarakat karena kelompak mayoritas tersebut menikmati barang-barang produksi hasil pertanian yang murah dn memungkinkan mereka untuk memenuhi keinginan-keinginan lain.
Tanggapan Utilitarian Terhadap Pertimbangan Hak dan Keadilan
      Untuk menangani keberatan dalam contoh-contoh yang diajukan oleh para kritikus utilitarianisme tradisioanl, kaum utilitarian mengajukan satu versi utilitarianisme alternative yang cukup penting dan berpengaruh, yang disebut rule- utilitarianism (peraturan utilitarianisme). Strategi dasar dari rule-utilitarian adalah membatasi analisis utilitarian hanya pada evaluasi atas peraturan-peraturan moral. Menurut rule-utilitarian, saat menentukan apakah suatu tindakan dianggap etis, kita tidak perlu mempertanyakan apakah tindakan tersebut akan memberikan nilai utilitas paling besar. Sebaliknya, kita perlu mempertanyakan apakah tindakan tersebut diwajibkan oleh peraturan moral yang harus dipatuhi oleh semua orang. Jika benar, maka kita perlu melakukannya.
      Jadi, teori rule-utilitarian memiliki dua bagian yang dapat kita ringkas dalam dua prinsip berikut:
I.       Suatu tindakan dianggap benar dari sudut pandang etis jika dan hanya jika tindakan tersebut dinyatakan dalam peraturan moral yang benar.
II.    Sebuah peraturan moral dikatakan benar jika dan hanya jika jumlah utilitas total yang dihasilkannya; jika semua orang yang mengikuti peraturan tersebut lebih besar dari jumlah utilitas total yang diperoleh; jika semua orang mengikuti peraturan moral alternative lainnnya.
2.1  Hak dan Kewajiban
Pada bulan April 2000, para eksekutif Microsoft, perusahaan perangkat lunak terbesar di dunia, dihadapkan pada sekelompok pemegang saham yang merasa prihatin dengan operasi perusahaan di Cina dan meminta para pemegang saham lainnya untuk mendesak Microsoft agar lebih menghormati hak-hak asasi manusia. Pada tahun 1999, U.S. State Departement melaporkan bahwa catatan HAM Cina semakin memburuk pada tahun 1988 dan bahwa pemerintah terus menekan hak pekerja dan tenaga kerja paksa tetap menjadi masalah. Sebelumnya, pada tahun 1994, Kementerian Tenaga Kerja Cina mengeluarkan Peraturan Penanganan Tenaga Kerja di Perusahaan Asing yang mencakup sejumlah hak. Peraturan-peraturan ini mengakui hak pekerja untuk melakukan tawar menawar secara kolektif, tapi hanya melalui serikat pekerja yang pembentukannya disetujui oleh pemerintah Cina. Jika lebih dari separuh pemegang saham yang mendukungnya, maka perusahaan wajib menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia berikut ini:
1.   Tidak ada barang atau produk dari fasilitas perusahaan atau pemasok yang dihasilkan dengan menggunakan tenaga kerja terikat, tenaga kerja paksa di kampong penjara, atau sebagai bagian dari program pembentukan kembali atau pendidikan kembali melalui kerja.
2.   Fasilitas dan pemasok wajib memberikan upah yang mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar para pekerja, dan juga jam kerja yang adil dan layak.
3.   Fasilitas dan pemasok berkewajiban melarang penggunaan hukuman badan serta perlakuan kasar secara fisik, verbal, ataupun pelecehan seksual terhadap pekerja.
4.   Fasilitas dan pemasok boleh menggunakan metode yang tidak berpengaruh negative terhadap keamanan kerja dan kesehatan para pekerja.
5.   Fasilitas dan pemasok tidak boleh meminta bantuan polisi atau militer untuk mencegah pekerja melakukan hak-hak mereka.
Konsep Hak
      Secara umum, hak adalah klaim atau kepemilikan individu atau sesuatu. Seseorang dikatakan memiliki hak jika dia memiliki klaim untuk melakukan tindakan dalam suatu cara tertentu atau jika orang lain berkewajiban melakukan tindakan dalam suatu cara tertentu kepadanya.
      Hak juga berasal dari sistem standar moral yang tidak bergantung pada sistem hokum tertentu. Hak untuk bekerja, misalnya, tidak dijamin dalam Konstitusi Amerika, namun banyak yang menyatakan bahwa ini adalah hak yang dimiliki oleh semua manusia.
      Hak merupakan sebuah sarana atau cara yang penting dan bertujuan agar memungkinkan Individu untuk memilih dengan bebas apa pun kepentingan atau aktivitas mereka dan melindungi pilihan-pilihan mereka.
Hak Negatif dan Positif
      Sejumlah hak yang disebut hak negative dapat digambarkan dari fakta bahwa hak-hak yang termasuk di dalamnya dapat didefinisikan sepenuhnya dalam kaitannya dengan kewajiban orang lain untuk tidak ikut campur dalam aktivitas-aktivitas tertentu dari orang yang memiliki hak tersebut. Contohnya, jika saya memiliki hak privasi, ini berarti semua orang, termasuk atasan saya, berkewajiban tidak ikut campur dalam urusan atau aktivitas-aktivitas pribadi saya.
      Sebaliknya, hak positif tidak hanya memberikan kewajiban negative, namun juga mengimplikasikan bahwa pihak lain (tidak selalu jelas siapa mereka) memiliki kewajiban positif pada si pemilik hak untuk memberikan apa yang dia perlukan untuk dengan bebas mencari atau mengejar kepentingan-kepentingannya. Contohnya, jika saya punya hak untuk memperoleh kehidupan yang layak, maka ini tidak hanya berarti orang lain tidak boleh ikut campur namun juga berarti jika saya tidak bisa memperoleh penghasilan yang layak, maka harus ada pihak lain (mungkin pemerintah) yang wajib memberikan pekerjaan dengan penghasilan yang layak.
Hak dan Kewajiban Kontraktual
      Hak dan Kewajiban kontraktual (kadang disebut juga hak dan kewajiban khusus atau tugas khusus) adalah hak terbatas dan kewajiban korelatif yang muncul saat seseorang membuat perjanjian dengan orang lain. Contohnya, jika saya setuju untuk melakukan sesuatu bagi Anda, maka Anda berhak atas apa yang saya lakukan: Anda memperoleh hak kontraktual atas apapun yang saya janjikan, dan saya memiliki kewajiban kontraktual untuk melaksanakan sesuatu seperti yang saya janjikan.
      Aturan-aturan etis apa yang membatasi perjanjian kontrak? Sistem peraturan yang mendasari hak dan kewajiban kontraktual secara umum diinterpretasikan mencakup sejumlah batasan moral:
1.      Kedua belah pihak dalam kontrak harus memahami sepenuhnya sifat dari perjanjian yang mereka buat.
2.      Kedua belah pihak dilarang mengubah fakta paerjanjian kontraktual dengan sengaja.
3.      Kedua belah pihak dalam kontrak tidak boleh menandatangani perjanjian karena paksaan atau ancaman.
4.      Perjanjian kontrak tidak boleh mewajibkan kedua belah pihak untuk melakukan tindakan-tindakan yang amoral.
2.3  Keadilan dan Kesamaan
Pertentangan antar individu dalam bisnis sering dikaitkan dengan masalah keadilan dan kewajaran/kesamaan. Hal ini terjadi, saat seseorang menuduh orang lain melakukan diskriminasi terhadapnya, menunjukkan sikap berat sebelah, atau tidak memperoleh bagian yang wajar/sama dari beban yang ditanggungnya dalam suatu perjanjian kerja sama. Penyelesaian masalah seperti ini kerap kali mengharuskan kita membandingkan dan menimbang klaim-klaim yang saling bertentangan dari masing-masing pihak serta mencari keseimbangannya. Keadilan dan kewajaran pada dasarnya bersifat kooperatif.
Keadilan Distributif
Masalah-masalah tentang keadilan distributive muncul bila ada orang-orang tertentu yang memiliki perbedaan klaim atas keuntungan dan beban dalam masyarakat, dan semua klaim mereka tidak bisa dipenuhi. Contoh kasus utamanya adalah saat terjadi kelangkaan misalnya, pekerjaan, makanan, perumahan, perawatan kesehatan, penghasilan, dan kesehatan bila dibandingkan dengan jumlah individu yang membutuhkannya.
2.4  Etika Memberi Perhatian
Parsialitas dan Perhatian
            Pendekatan-pendekatan etika yang telah kita lihat semuanya mengasumsikan bahwa etika haruslah imparsial dan dengan demikian semua hubungan khusus antara seseorang dengan individu tertentu, misalnya anggota keluarga, teman, atau pegawai, harus dikesampingkan saat menentukan apa yang harus dia lakukan. Dalam hal ini, etika perhatian menekankan pada dua persyaratan moral:
1.      Kita hidup dalam suatu rangkaian hubungan dan wajib mempertahankan serta mengembangkan hubungan yang konkret dan bernilai dengan orang lain.
2.      Kita memberikan perhatian khusus pada orang-orang yang menjalin hubungan baik dengan kita dengan cara memerhatikan kebutuhan, nilai, keinginan, dan keberadaan mereka dari perspektif pribadi mereka sendiri, dan dengan memberikan tanggapan secara positif pada kebutuhan, nilai, keinginan, dan keberadaan orang-orang yang membutuhkan dan bergantung pada perhatian kita/.
2.5  Memadukan Utilitas, Hak, Keadilan, dan Perhatian
Dalam tiga bagian terakhir kita telah membahas empat jenis standar moral yang saat ini menjadi dasar dari sebagian besar penilaian moral kita serta yang mendorong kita untuk memasukkan sejumlah pertimbangan yang berbeda dalam penalaran moral kita. Standar utilitarian wajib digunakan saat kita tidak memiliki sumber daya yang mampu memenuhi tujjuan atau kebutuhan semua orang, dimana kita didorong untuk mempertimbangkan keuntungan dan biaya social dari suatu tindakan (atau kebijakan atau institusi) dalam mncapai tujuan-tujuan tertentu.
Penilaian moral kita sebagian juga didasarkan pada standar-standar yang menunjukkan bagaimana individu harus diperlakukan atau dihargai. Jenis standar moral ini wajib kita gunakan bila tindakan dan kebijakan yang akan kita akan ambil sangat berpengaruh pada kesejahteraan dan kebebasan mereka. Penalaran moral semacam ini mencakup pertimbangan tentang apakah suatu perilaku dianggap menghargai hak asasi individu yang bersangkutan dan apakah perilaku tersebut konsisten dengan kewajiban-kewajiban yang kita terima secara sukarela dalam perjanjian.
2.6  Prinsip Moral Alternatif : Etika Kebaikan
Kebaikan moral merupakan sebuah kecenderungan yang dinilai sebagai bagian dari karakter manusia yang secara moral baik dan ditunjukkan dalam kebiasaan dan perilakunya, seseorang dikatakan memiliki kebaikan moral bila dia berperilaku dengan penalaran, perasaan, dan keinginan-keinginan yang menjadi karakteristik dari seseorang yang secara moral baik. Kejujuran, misalnya, dinilai sebagai suatu cirri karakter dari seorang yang secara moral baik. Seseorang dikatakan jujur bila dia biasa mengatakan kebenaran dan melakukannya karena dia percaya bahwa mengatakan kebenaran adalah tindakan yang baik, merasa senang saat dia mengatakan kebenaran, dan merasa gelisah saat berbohong, dan selalu ingin mengatakan kebenaran demi kebenaran itu sendiri dan arti pentingnya dalam komunikasi manusia.
2.7  Moralitas dalam Konteks Internasional
Dalam Bab I kita telah mencatat bahwa perusahaan-perusahaan multinasional menjalankan operasi di Negara-negara yang peraturan hukum, adat kebiasaan, tingkat perkembangan dan pemahaman budayanya kadang sangat berbeda dengan Negara asal. Perbedaan-perbedaan ini, menurut kami, bukan merupakan pembenaran yang memadai bagi teori relativisme etis. Bagaimana prinsip-prinsip moral utilitarian, hak, keadilan, dan perhatian diterapkan di Negara-negara lain yang dalam banyak hal berbeda jauh dari kita?
            Sebagai contoh, hokum dan peraturan pemerintah yang berlaku di Amerika, menurut para manajer di Dow Chemical Company, sangat berbeda dengan yang ada ada di Meksiko dan Negara-negara lain. Masalah standar keselamatan kerja dan pengamanan dalam menangani bahan-bahan beracun dan bahaya lain sangat eksplisit dan ketat di Amerika, sementara di Meksiko masih samar, longgar atau bahkan tidak ada sama sekali.

BAB III
SISTEM BISNIS
Perekonomian Amerika selama deKade-dekade abad ke-20 mengalami sejumlah guncangan berat, karena menurunnya kemampuan bersaing dengan Negara-Negara lain dalam pasar-pasar penting. Dampak yang terjadi termasuk penurunan produktivitas (misalnya : dalam industry tekstil, mobil, dan baja), angka penganguran tinggi, kenaikan persaingan internasional (khususnya dari jepang). Tantangan-tantangan terhadap perekonomian internasional amerika memunculkan pedebatan nasional tentang kebutuhan akan “kebijakn industry baru” yang mampu memperkuat industry domestic agar dapat bersaing dengan baik di luar negeri.
Kontroversi seputar “kebijakan industry” hanyalah salah satu dari episode besar perdebatan tentang sistem bisnis Amerika yang telah berlangsung selama berabad-abad. Menganalisa argument-argumen pasar bebas dan pemerintah berarti kita menganalisis apa yang disebut oleh para sosiolog sebagai ideologi. Ideologi adalah sebuah sistem keyakinan normatif yang dimiliki para anggota kelompok sosial tertentu.
Sistem Pasar VS Sistem Perintah
            Pasar bertujuan menyelesaikan masalah-masalah ekonomi dasar yang dihadapai semua masyarakat : mengoordinasi berbagai aktivitas ekonomi dari para anggota masyarakat. Alternatif sistem perintah ini adalah sistem “pasar bebas” adalah semua perusahaan yang masing-masing dimiliki oleh individu yang berbeda dan mencari keuntungan dengan cara yang berbeda membuat keputusan atas apa yang akan mereka produksi dan bagaimana memproduksinya.
            Dalam system pasar bebas murni, tidak ada batasan apapun yang bisa dimiliki seseorang dan apa yang boleh dilakukan dengan property yang dimilikinya, atau apa saja pertukaran yang boleh dilakukannya. Berikut ini adalah beberapa pendapat mengenai argumen sistem pasar :
1.      Pasar Bebas dan Hak Menurut John Locke
Salah satu pernyataan yang mendukung system pasar tak teregulasi adalah manusia memiliki “hak-hak alami” tertentu yang hanya dapat dipertahankan melalui sistem pasar bebas. Dua hak alami yang dilindungi system pasar bebas adalah hak atas kebebasan dan hak atas property pribadi.
Menurut Locke, hukum alam “mengajarkan” setiap manusia bahwa memiliki hak atas kebebasan, dengan demikian “tidak ada seoarng pun boleh dilepaskan dari keadaan alami ini dan tunduk pada kekuasaan politik orang lain tanpa persetujuan.
Kritik atas hak Locke
Para kritikus atas pandangan locke tentang pasar bebas memfokuskan argument mereka pada empat kelemahan utama pandangan Locke :
a.       Asumsi bahwa individu memiliki “hak alami” seperti yang dinyatakan oleh Locke.
b.      Konflik antara hak negative dan hak positif
c.       Konflik antara hak menurut Locke dengan prinsip-prinsip keadilan
d.      Asumsi individualistik yang dibuat Locke serta konfliknya dengan kewajiban untuk memberikan perhatian.
2.      Utilitas Pasar Bebas Menurut Adam Smith
Menurut Adam Smith (1723-1790), sang “bapak ekonomi modern” adalah pencetus argument utilitarian pasar bebas. Menurut smith, saat individu dibiarkan bebas mencari kepentingannya sendiri di pasar bebas, mereka akan diarahkan menuju kesejahteraan public oleh sebuah “Tangan Tak Terlihat”. Tangan tak terlihat ini tentu saja adalah Persaingan Pasar.
3.      Utilitas Survival of the Fittest Menurut Darwinisme Sosial
Para pendukung Darwin abad ke-19 menambahkan warna baru bagi justifikasi utilitarian atas pasar bebas denagn menyatakan bahwa pasar bebas memberikan akibat-akibat menguntungkan lebih dari yang ditunjukan oleh Adam Smith. Doktrin Darwinisme sosial dibentuk dari nama Charles Darwin (1809-1882), yang menyatakan bahwa berbagai spesies makhluk hidup berkembang akibat proses lingkungan yang mendukung kelangsungan hidup spesies tertentu dan menghancurkan yang lain: “Kelangsungan hidup dari beberapa spesies yang kuat dan punahnya spesies-spesies yang lemah, saya sebut sebagai seleksi alam atau kelangsungan hidup dari mereka yang terkuat (survival of the fittest). Faktor-faktor lingkungan yang menciptakan survival of the fittest ini adalah Tekanan kompetitif dalam dunia binatang. Akibat dari persaingan itu adalah mempertahankan kelangsungan hidup, Kata Darwin, spesies secara bertahap mengalami perubahan karena yang paling kuat bertahan dan menurunkan karakteristik-karakteristik unggul mereka pada keturunan mereka.
Hasil Dari Analisa
Perdebatan antara pihak-pihak yang menentang dan mendukung pasar bebas, intervensi pemerintah dan kepemilikan pribadi masih terus berlangsung. Pada kenyataannya, perdebatan tersebut juga dipicu oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi. Sejumlah pihak menyatakan bahwa runtuhnya sejumlah pemerintah komunis menunjukkan bahwa kapitalisme, dengan penekanannya pada pasar bebas adalah pemenangnya. Namun para pengamat lain menyatakan bahwa munculnya kekuatan-kekuatan ekonomi baru seperti Jepang menunjukkan bahwa pasar bebas bukan saja merupakan kunci menunjukan kemakmuran.
Perpaduan antara peraturan pemerintah, pasar bebas parsial, dan kepemilikan pribadi terbatas adalah apa yang umumnya disebut ekonomi campuran. Pada dasarnya, ekonomi campuran mempertahankan system pasar dan kepemilikan pribadi namun sekaligus bergantung pada kebijakan pemerintah untuk mengatasi kekurangan-kekurangannya. Untung rugi penerapan ekonomi campuran juga tetap menjadi perdebatan yang berlangsung seputar konsep pasar bebas, kepemilikan pribadi, dan intervensi pemerintah. Dengan demikian, petumbuhan produktivitas Amerika relative tertinggal sampai pertengahan tahun 1990an, saat mengalami cukup besar.
Tanggapan
Para pendukung system pasar bebas umumnya menjawab kritik bahwa pasar bebas menciptakan ketidak adilan dengan menjawab : kritik tersebut salah mengasumsikan tentang keadilan yang hanya berarti kesamaan atau distribusi menurut kebutuhan. Namun ada juga yang menyatakan bahwa keadilan dapat diberi satu arti yang jelas, keadilan sesungguhnya berarti distribusi berdasarkan kontribusi (sumbangan).

BAB IV
ETIKA DI PASAR
Pasar adalah Sebuah forum dimana orang-orang berkumpul dengan tujuan untuk mempertukaran kepemilikan barang atau uang. Pasar bisa berukuran kecil dan sangat sementara (dua orang sahabat yang saling mempertukaran baju bisa dilihat sebagai tindakan yang menciptakan pasar sementara) atau sangat besar dan relatife permanen (pasar minyak mencakup sejumlah benua dan telah beroperasi selama beberapa dekade).
Pasar bebas persaingan sempurna adalah Pasar dimana tidak ada pembeli atau penjual yang memiliki kekuatan cukup signifikan untuk mampu mempengaruhi harga barang-barang yang dipertukarkan. Pasar bebas dengan persaingan sempurna memiliki tujuh karakteristik berikut ini :
1.      Jumlah pembeli dan penjual relative banyak, dan tidak ada seorang pun yang memiliki pangsa yang relatife substansial.
2.      Semua pembeli dan penjual bebas masuk atau meninggalkan pasar.
3.      Setiap pembeli dan penjual mengetahui sepenuhnya apa yang dilakukan oleh pembeli dan penjual lainnya, termasuk informasi tentang harga, jumlah, dan kualitas semua barang yang diperjualbelikan.
4.      Barang-barang yang dijual dipasar sangat mirip satu sama lain sehingga tidak ada seorang pun yang peduli darimana mereka atau menjualnya.
5.      Biaya dan keuntungan memproduksi atau menggunakan barang-barang yang dipertukarkan sepenuhnya ditanggung pihak-pihak yang membeli dan menjual barng-barang tersebut, bukan oleh pihak lain.
6.      Semua pembeli dan penjual adalah “pemaksimal” utilitas : semuanya berusaha untuk memperoleh sebanyak-banyaknya dengan membayar sesedikit mungkin.
7.      Tidak ada pihak luar (misal pemerintah) yang mengatur harga, kuantitas, atau kualitas dari barang-barang yang diperjual belikan.
Etika dan Pasar Kompetitif Sempurna
            Pasar bebas kompetitif sempurna mencakup kekuatan-kekuatan yang mendorong pembeli dan penjual menuju apa yang disebut titik keseimbangan.
Dalam hal ini pasar dikatakan mampu mencapai tiga moral utama ;
a.       Mendorong pembeli dan penjual mempertukarkan barang dalam cara yang adil.
b.      Memaksimalkan utilitas pembeli dan penjual dengan mendorong mereka mengalokasikan, menggunakan, dan mendistribusikan barang-barang dengan efisiensi sempurna.
c.       Mencapai tujuan-tujuan tersebut dengan suatu cara yang menghargai hak pembeli dan penjual untuk melakukan pertukaran secara bebas.
Untuk memahami aspek dari pasa kompetitif sempurna, kita perlu mempertimbangkan apa yang terjadi dalam pasar, namun dalam suatu system perekonomian yang terdiri dari suatu system dari banyak pasar. Sistem pasar dikatakan efisiensi sempurna jika semua barang dalam semua pasar dialokasikan, digunakan dan didistribusikan dengan suatu cara yang menghasilkan

tingkat kepuasan paling tinggi dari barang-barang tersebut. Sistem pasar kompetitif sempurna mencapai efisiensi tersebut dalam 3 cara :
(1)   Pasar kompetitif sempurna memotivasi perusahaan untuk menginvestasikan sumber daya mereka dalam industri-industri yang tingkat permintaannya tinggi dan mengalihkan sumber daya dari industri-industri yang permintaannya rendah.
(2)   Pasar kompetitif sempurna mendorong perusahaan untuk meminimalkan sumber daya dikonsumsikan untuk memproduksi suatu komoditas dan menggunakan teknologi paling efisien yang tersedia.
(3)   Pasar kompetitif sempurna mendistribusikan komoditas diantara para pembeli dalam suatu cara dimana semua pembeli menerima komoditas yang paling memuaskan yang dapat mereka peroleh, dalam kaitannya dengan komoditas yang tersedia bagi mereka serta uang yang mereka miliki untuk membelinya.
A.     Persaingan Monopoli
      Apa yang terjadi jika pasar bebas (pasar yang tanpa intervensi pemerintah) tidak menjadi pasar yang kompetitif sempurna? Untuk menjawab pertanyaan ini dengan mempelajari ujung lain dari pasar kompetitif yaitu pasar monopoli bebas (tak teregulasi). Dalam monopoli ,dua diantaranya tidak ada yakni : Pertama, karakteristik jumlah pembeli dan penjual relative banyak dan tidak ada seorangpun yang memiliki pangsa pasar yang relative substansial dan pasar monopoli hanya memiliki satu penjual dan satu penjual ini memiliki pasar substansial yang signifikan (100%).
A.     Persaingan Oligopoli
Struktur pasar yang tidak murni secara kolektif dinamakan pasar kompetitif tidak sempurna dan salah satu karakteristik pentingnya pasar oligopoly. Dalam suatu oligopoly, dua dari tujuh karakteristik pasar kompetitif sempurna tidak terpenuhi. Pertama, tidak banyak penjual yang hanya ada beberapa penjual besar. Dengan kata lain, sebagian besar pasar dimiliki oleh beberapa perusahaan besar yang secara dimiliki oleh beberapa perusahaan besar yang secara bersama-sama memiliki kemungkinan untuk menerapkan harga. Pangsa pasar yang dimiliki masing-masing perusahaan berkisar antara 25 sampai 90 persen dan perusahaan-perusahaan yang menguasai pangsa pasar ini bisa berjumlah 2 sampai 50 tergantung industrinya.
Perjanjian Eksplisit
Harga di pasar oligopoly dapat ditetapkan pada tingkat yang menguntungkan mlalui perjanjian eksplisit yang membatasi persaingan. Semakin tinggi tingkat konsentrasi pasar dalam suatu industri, semakin sedikit manajer yang perlu diikutkan dalam persetujuan penetapan harga, dan semakin mudah bagi mereka untuk mencapai persetujuan tersebut. Aspek-aspek menguntungkan dari sebuah pasar bebas akan dinikmati oleh masyarakat sejauh perusahaan-perusahaan monopoli menahan diri untuk tidak membuat perjanjian-perjanjian kolusif yangmematikan persaingan dan menciptakan pengaruh-pengaruh pasar monopoli. Secara khusus tindakan tersebut sangat tidak etis.
Penganalisaannya adalah Sebelum mempelajari etika tindakan anti persaingan, kita perlu memahami secara jelas arti persaingan pasar. Tentu saja kita semua memiliki pemahaman intuitif tentang persaingan antara dua belah pihak atau lebih untuk memperoleh sesuatu yang hanya bisa dimiliki salah satu dari mereka. Namun persaingan pasar melibatkan lebih dari
sekedar persaingan antara dua perusahaan atau lebih. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang sifat persaingan pasar, harus memelajari 3 model abstrak yang menggambarkan tiga tingkat persaingan dalam sebuah pasar : persaingan sempurna, monopoli, dan oligopoly.
Dalam pasar bebas memperoleh kebenaran karena mampu mengalokasikan sumber daya dan mendistribusikan komoditas dalam cara-cara yang adil, yang mampu memaksimalkan utilitas ekonomi para anggota masyarakat yang menghargai kebebasan memilih baik para pembeli ataupun penjual. Aspek-aspek moral dan etika berbisnis dari system pasar persaingan bebas ini sangat bergantung pada sifat kompetitif dari sistem itu sendiri.
BAB V
Etika dan Lingkungan
Kerusakan lingkungan pasti mengancam kesejahteraan manusia serta tumbuhan dan hewan. Ancaman terhadap lingkungan berasal dari dua sumber: polutan dan penipisan sumber daya. Polusi mengacu pada contaminationof tidak diinginkan dan tidak diinginkan lingkungan dengan pembuatan atau penggunaan komoditas. Penipisan sumber daya mengacu pada konsumsi sumber daya yang terbatas atau langka.
Etika dan Lingkungan merupakan forum interdisipliner untuk artikel teoretis dan praktis, diskusi, ulasan, komentar, dan ulasan buku di bidang yang luas diliputi oleh etika lingkungan. Jurnal ini berfokus pada pendekatan konseptual dalam teori etika dan filsafat ekologi, termasuk ekologi dalam dan feminisme ekologis, karena mereka berkaitan dengan isu-isu lingkungan seperti pendidikan lingkungan dan manajemen, ekonomi ekologi, dan kesehatan ekosistem. ekologik ekstensi
·        Pasar dan Kontrol Parsial
Salah satu cara untuk menjawab pertanyaan bahwa teori Blackstone hak lingkungan daun terjawab adalah untuk melihat masalah lingkungan sebagai cacat pasar. Jika suatu industri mencemari lingkungan, harga pasar dari komoditas tidak akan lagi mencerminkan biaya sebenarnya memproduksi komoditi dan hasilnya adalah misalokasi sumber daya. Akibatnya, masyarakat secara keseluruhan dirugikan karena penurunan secara keseluruhan kesejahteraan ekonomi. Individu, maka harus menghindari pencemaran karena mereka harus menghindari merugikan masyarakat; kesejahteraan Swasta Biaya dan Biaya Sosial.
Para ekonom sering membedakan antara apa itu biaya produsen swasta untuk membuat produk dan apa pembuatan bahwa masyarakat biaya produk secara keseluruhan. Anggaplah, misalnya, bahwa sebuah perusahaan listrik mengkonsumsi sejumlah bahan bakar, tenaga kerja peralatan, dan untuk menghasilkan 1 kilowatt listrik. Biaya pribadi adalah biaya perorangan atau perusahaan harus membayar dari saku sendiri untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi tertentu. Biaya sosial adalah biaya internal pribadi dan biaya eksternal yang lebih luas untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi tertentu.
·        Pertumbuhan Ekonomi?
Namun, banyak pengamat, langkah-langkah konservasi jatuh jauh dari apa yang dibutuhkan. Beberapa penulis berpendapat bahwa jika kita untuk melestarikan sumber daya yang cukup langka sehingga generasi mendatang dapat mempertahankan kualitas hidup mereka pada tingkat yang memuaskan, kita harus mengubah ekonomi kita secara substansial, terutama dengan skala bawah kami mengejar pertumbuhan ekonomi. Argumen untuk klaim ini adalah sederhana, mencolok, dan sangat kontroversial. Jika ekonomi dunia terus mengejar tujuan pertumbuhan ekonomi, permintaan untuk sumber daya depletable akan terus meningkat. Karena sumber daya dunia adalah terbatas, di beberapa titik persediaan hanya akan habis. Pada titik ini, jika bangsa dunia masih didasarkan pada ekonomi pertumbuhan, kita dapat mengharapkan runtuhnya instutions politik dan sosial.
BAB 6
ETIKA PRODUKSI DAN PEMASARAN KONSUMEN
6.1 Pasar dan Perlindungan Konsumen
Banyak orang yang percaya bahwa konsumen secara otomatis terlindungi dari kerugian adanya pasar bebas dan kompetitif tetapi pemerintah ataupun pelaku bisnis tidak mengambil langkah – langkah yang diperlukan untuk menghadapi masalah tersebut. Seperti yang kita lihat di bab sebelumnya (khusunya Bab 4) pasar bebas mendukung alokasi, penggunaan dan distribusi barang – barang tertentu. Apabila penjual tidak menyediakan apa yang diinginkan konsumen berarti mereka “RUGI” tetapi apabila mereka menyediakan apa yang diinginkan konsumen berarti mereka “UNTUNG”.
Jika konsumen menginginkan produk yang lebih aman maka mereka akan menunjukkan preferesensi dengan bersedia membayar lebih untuk membeli produk yang lebih aman. Pihak produsen harus menanggapi permintaan itu dengan meningkatkan keamanan produk mereka. Jika tidak mereka akan kehilangan konsumen karena diambil oleh pesaing yang memenuhi keinginan konsumen. Akan tetapi, jika konsumen tidak memperdulikan masalah keamanan maka produsen tidak perlu meningkatkan keamanan produk mereka.
Sebagai contoh, sebuah peralatan yang dijual seharga $100 biasanya akan terasa panas setelah dipakai hanya dalam waktu satu setengah jam tetapi jika peralatan itu seharga $400 maka peralatan itu bisa dipakai secara aman dalam waktu sehari. Sebagian pembeli lebih memilih model yang lebih murah dan bersedia menghadapi resikonya demi mendapat potongan harag $300. Sementara pembeli lain lebih memilih yang mahal karena mereka merasa lebih aman.
Tujuh karakteristik untuk memperoleh keuntungan di pasar bebas:
1.        Banyak pembeli dan penjual
2.        Semua orang bebas masuk pasar
3.        Semua orang memiliki informasi lengkap
4.        Semua barang dipasar sama
5.        Tidak ada biaya eksternal
6.        Semua pembeli dan penjual merupakan pemaksimal utilitas yang rasional
7.        Pasar tidak diatur
Pada karakteristik “Semua pembeli dan penjual merupakan pemaksimal utilitas yang rasional” maka pasar bebas mampu menangani semua masalah konsumen.
Pemaksimal kegunanaan rasional adalah seseorang yang memiliki rangkaian preferensi yang didefinisikan dengan baik dan konsisten. Dan yang selalu merasa pasti bahwa pilihan – pilihannya akan berpengaruh pada preferensi tersebut.
Semua hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen cenderung kurang tepat, tidak rasional dan tidak konsisten saat menentukan pilihan berdasarkan perkiraan probabilitas. Konsumen biasanya mengabaikan resiko – resiko dari aktivitas yang berbahaya bagi kehidupan seperti mengemudi, merokok atau makan – makanan berlemak dll. Riset menunjukkan bahwa penilaian probabilitas konsumen menjadi kacau karena beberapa alasan, seperti:
1.        Probabilitas sebelumnya diabaikan saat informasi baru tersedia, sekalipun informasi itu tidak relevan.
2.        Penekan pada “Penyebab” mengakibatkan kita mengabaikan bukti yang relevan dengan probabilitas, namun tidak dianggap sebagai ”Penyebab”.
3.        Generalisasi dibentuk dengan berdasarkan jumlah sampel yang kecil.
4.        Keyakinan ditempatkan pada “Hukum rata – rata” yang selalu diperbaharui, namun sebenarnya tidak ada.
5.        Orang – orang percaya bahwa mereka memiliki kendali atas peristiwa – peristiwa yang sesungguhnya hanya kebetulan.
Para peneliti juga berkata “Orang – orang cenderung bersikap tidak rasional dan tidak konsisten dalam menimbang pilihan dengan didasarkan pada perkiraan probabilitas atas biaya atau keuntungan di masa mendatang”.
Seperti yang mungkin telah dikatakan para kritikus dan seperti yang telah kita lihat pada Bab 4 bahwa pasar tidak mampu menunjukkan karakteristik dasar dari pasar kompetitif. Jadi, secara keseluruhan tidak terlihat bahwa kekuatan – kekuatan pasar mampu menghadapi semua pertimbangan konsumen tentang keamanan, bebas resiko, dan nilai.
Tanggung jawab atas kecelakaan konsumen bukan menjadi tanggung jawab sepenuhnya bagi produsen. Hal tersebut biasa terjadi dikarenakan konsumen sering bertindak ceroboh ketika menggunakan produk. Akan tetapi, kecelakaan konsumen juga terjadi akibat adanya cacat dalam desain produk, dalam bahan – bahannya dan proses Terhadap pembuatannya.                                                                                          
6.2 Pandangan Kontrak Kewajiban Produsen Konsumen
Menurut pandangan kontrak tentang tugas usaha bisnis terhadap konsumen, hubungan antara perusahaan dengan konsumen pada dasarnya merupakan hubungan kontraktual. Pandangan ini menyebutkan bahwa saat konsumen membeli sebuah produk maka konsumen secara sukarela menyetujui ”Kontrak Penjualan” dengan perusahaan.
Teori kontrak tentang tugas perusahaan terhadap konsumen didasarkan pada pandangan bahwa kontrak adalah sebuah perjanjian bebas yang mewajibkan pihak – pihak terkait untuk melaksanakan isi persetujuan.
Dalam Bab 2 kita juga melihat kaum Moralis tradisional menegaskan bahwa tindakan menyetujui kontrak atau perjanjian tunduk pada beberapa batasan moral sekunder:
1.        Kedua belah pihak harus mengetahui sepenuhnya sifat perjanjian yang mereka buat.
2.        Kedua belah pihak tidak boleh dengan sengaja menyalah artikan fakta – fakta perjanjian pada pihak lain.
3.        Kedua belah pihak tidak boleh menyetujui perjanjian karena keterpaksaan atau pengaruh lain.

Teori Kontraktual kewajiban perusahaan terhadap konsumen mengklaim bahwa perusahaan memiliki empat kewajiban moral utama kewajiban dasar untuk (a) mematuhi isi perjanjian penjualan dan kewajiban sekunder untuk (b) memahami sifat produk, (c) menghindari misrepresentasi, dan (d) menghindari penggunaan paksaan atau pengaruh.
Kewajiban Untuk Mematuhi
Kewajiban moral paling dasar perusahaan terhadap konsumen adalah kewajiban untuk memberikan suatu produk dengan karakteristik persis seperti yang dinyatakan perusahaan, yang mendorong konsumen untuk membuat kontrak dengan sukarela dan yang membentuk pemahaman konsumen tentang apa yang disetujui akan dibelinya.
Kewajiban Untuk Mengungkapkan
Sebuah perjanjian tidak dapat mengikat kecuali bila pihak – pihak yang terlibat mengetahui apa yang mereka lakukan dan melakukannya dengan sukarela. Hal ini mengimplikasikan bahwa penjual yang akan membuat perjanjian dengan konsumen berkewajiban untuk mengungkapkan dengan tepat apa yang akan dibeli konsumen dan apa saja syarat penjualannya.
BAB 7
ETIKA DISKRIMINASI PEKERJAAN
7.1 Sifat Diskriminasi Pekerjaan
Arti dasar dari diskriminasi adalah “membedakan satu obyek dari obyek lainnya”, suatu tindakan yang secara moral adalah netral dan tidak dapat disalahkan. Akan tetapi, dalam pengertian modern, istilah ini secara moral tidak netral : karena biasanya mengacu pada tindakan membedakan seseorang dari orang lain bukan berdasarkan keunggulan yang dimiliki, namun berdasarkan prasangka atau berdasarkan sikap-sikap yang secara moral tercela.
Diskriminasi dalam ketenagakerjaan melibatkan 3 elemen dasar, yaitu:
1.      Keputusan yang merugikan seorang pegawai atau lebih (atau calon pegawai) karena bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki, misalnya dalam melaksanakan pekerjaan tertentu, senioritas, atau kualifikasi-kualifikasi yang secara moral dianggap sah.
2.      Keputusan yang sepenuhnya (atau sebagian) diambil berdasarkan prasangka rasial atau seksual, stereotype yang salah, atau sikap lain yang secara moral tidak benar terhadap anggota kelompok tertentu dimana pegawai tersebut berasal.
3.      Keputusan (atau serangkaian keputusan) yang memiliki pengaruh negatif atau merugikan pada kepentingan-kepentingan pegawai, mungkin mengakibatkan mereka kehilangan pekerjaan, kesempatan memperoleh kenaikan pangkat, atau gaji yang lebih baik.

7.2 Tingkat Diskriminasi
Indikator pertama diskriminasi muncul apabila terdapat proporsi yang tidak seimbang atas anggota kelompok tertentu yang memegang jabatan yang kurang diminati dalam suatu
institusi tanpa mempertimbangkan preferensi ataupun kemampuan mereka. Ada 3 perbandingan yang bisa membuktikan distribusi semacam itu:
1.      Perbandingan atas keuntungan rata-rata yang diberikan institusi pada kelompok yang terdiskriminasi dengan keuntungan rata-rata yang diberikan pada kelompok lain.
2.      Perbandingan atas proporsi kelompok terdiskriminasi yang terdapat dalam tingkat pekerjaan paling rendah dengan proporsi kelompok lain dalam tingkat yang sama.
3.      Perbandingan proporsi dari anggota kelompok tersebut yang memegang jabatan lebih menguntungkan dengan proporsi lain dalam jabatan yang sama.

7.3 Diskriminasi: Utilitas, Hak, dan Keadilan
Argumen yang menentang diskriminasi secara umum dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu:
1)      Argumen utilitarian
Adalah argumen yang menyatakan bahwa diskriminasi mengarahkan pada penggunaan SDM secara tidak efisien.
2)      Argumen hak
Adalah argumen yang menyatakan bahwa diskriminasi melanggar HAM.
3)      Argumen keadilan
Adalah argumen yang menyatakan bahwa diskriminasi mengakibatkan munculnya perbedaan distribusi keuntungan dan beban dalam masyarakat.

Bab 8
Individu Dalam Organisasi

8.1 Organisasi Rasional
      Definisi Ringkas tentang Organisasi dari perspektif Sbb:
     ~ Organisasi adalah koordinasi rasional atas aktivitas-aktivitas sejumlah individu untuk
        Mencapai tujuan atau sasaran eksplisit bersama,melalui pembagian tenaga kerja dan fungsi dan melalui hierarki otoritas dan tanggung jawab.Jika suatu organisasi dilihat dengan cara seperti itu, maka sebagian besar realita dasar  organisasi merupakan hierarki otoritas formal yang diidentifikasikan dalam bagan organisasional yang mewakili berbagai jabatan resmi dan garis kewenangan dalam organisasi.
        Tanggung jawab etis dasar yang muncul dari aspek-aspek “rasional” organisasi difokuskan pada dua kewajiban moral: (a) kewajiban pegawai untuk mematuhi atasan dalam organisasi,mencapai tujuan-tujuan organisasi,dan tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang mengancam tujuan tersebut; dan (b) kewajiban atasan untuk memeberikan gaji yang adil dan kondisi kerja yang baik.kewajiban-kewajiban ini selanjutnya ditetapkan melalui garis otoritas formal organisasi dan melalui perjanjian-perjanjian yang menetapkan scara khusus kewajiban pegawai serta kondisi kerja mereka. Kita akan mempelajari kedua kewajiban pada bagian berikutnya.
8.2 Kewajiban Pegawai Terhadap Perusahaan
   Secara rasional tentang perusahaan,kewajiban moral utama pegawai adalah untuk bekerja mencapai tujuan perusahaan dan menghindari kegiatan-kegiatan yang mungkin mengancam tujuan tersebut.Jadi,bersikap tidak etis berarti menyimpang dari tujuan-tujuan tersebut dan berusaha meraih kepentingan sendiri dalam cara-cara yang melanggar hukum.
Ada beberapa konflik yang terjadi dalam perusahaan,diantaranya :
~ Konflik Kepentingan,konflik kepentingan dalam bisnis muncul saat seorang pegawai atau pejabat suatu perusahaan melaksanakan tugasnya,namun dia memiliki kepentingan-kepentingan pribadi terhadap hasil dari pelaksanaan tugas tersebut yang bertentangan dengan kepentigan perusahaan dan cukup substansial kemungkinan mempengaruhi penilaiannya,sehingga tidak seperti yang diharapkan perusahaan.Konflik kepentingan ini ada beberapa faktor yang memicu yaitu,masalah uang,status,jabatan yang akan menimbulkan kondisi yang tidak kondusif lagi.Sifat dari konflik kepentingan bias aktual atau potensial.
~ Pencurian Pegawai dan Komputer,baik pencurian kecil sampai pencurian tingkat tinggi yang dilakukan oleh pegawai didalam perusahaan tersebut
~ Insider Trading,dimana dia melakukan membeli dan menjual saham perusahaan berdasarkan informasi “orang dalam” perusahaan,Imformasi “dari dalam” atau “dari orang dalam”tentang suatu perusahaan merupakan informasi rahasia yang tidak dimiliki publik diluar perusahaan.
8.3 Kewajiban Perusahaan Terhadap Pegawai
Kewajiban moral dasar perusahaan terhadap pegawai, menurut pandangan rasional adalah memberikan kompensasi yang secara sukarela dan sadar telah mereka setujui dengan imbalan atas jasa mereka. Ada dua masalah yang berkaitan dengan kewajiban ini yaitu: kelayakan gaji dan kondisi kerja pegawai.
8.3.1 Gaji
Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan gaji dan upah, yaitu:
1.      Gaji dalam industri dan wilayah tempat seseorang bekerja.
2.      Kemampuan perusahaan.
3.      Sifat pekerjaan.
4.      Peraturan upah minimum.
5.      Hubungan dengan gaji lain.
6.      Kelayakan negosiasi gaji.
7.      Biaya hidup lokal.

8.3.2 Kondisi Kerja
Bahaya ditempat kerja tidak hanya kategori-kategori ancaman yang jelas seperti kecelakaan, tersengat listrik, dan terbakar, namun juga suhu yang sangat panas atau sangat dingin, suara keras dari mesin, debu batuan, debu fiber,asap kimia, merkuri, timah, berilium, arsenic, karat, racun, iritasi kulit, dan radiasi.
ULASAN
Menilai dan menangani tenaga kerja yang beragam adalah tindakan yang benar secara etis dan moral. Demografi tenaga kerja untuk menunjukkan dengan jelas bahwa perusahaan-perusahaan yang gagal melaksanakan tugas merekrut, melatih, dan mempromosikan kaum perempuan tidak akan mampu memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja.